Jumat, 16 Maret 2018
Pasca istri melahirkan semua urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab saya, termasuk kelengkapan kebutuhan dapur. Sejak saat itu, hampir setiap hari saya berbelanja kebutuhan sehari-hari dan hampir setiap hari pula saya menemui praktek pungli dengan modus parkir tanpa karcis.
Entah itu di halaman pasar. Di bahu-bahu jalan dekat mini market, juga trotoar depan toko.
Seharusnya ini menjadi tamparan keras kepada pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli terutama tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang telah dikukuhkan oleh Wakil Bupati, H. Abd. Rahman H. Buding sejak Januari 2017 lalu. Karena praktek kejahatan ini bukan hal yang baru terjadi, tapi sudah berlansung sangat lama dan masih tetap ditolelir sampai saat ini.
Salah seorang juru parkir di depan Swalayan Mario mengaku malakukan praktek parkir tanpa karcis sudah puluhan tahun.
"Maaf Pak, disini tidak pake karcis. Saya ini sudah sepuluh tahun ba parkir disini, kalau tidak percaya tanya sana sama Koh"
Tidak mau berdebat saya terpaksa menyerahkan uang koin seribu rupiah. Bukan tidak ikhlas, namun yang dijadikan tempat parkir adalah bahu jalan dan itu fasilitas negara bukan miliknya, juga bukan milik Si Koh.
Jadi semestinya tagihan parkir itu dibayarkan ke-negara bukan masuk ke kantong pribadi seseorang.
Di Pasar Soping dan Pasar Susumbolan, polanya lain lagi. Setelah menerima uang parkir dari pemilik kendaraan, para juru parkir tidak mau memberikan karcis. Bahkan beberapa juru parkir kadang berbuat tak senonoh ketika dimintai karcis.
Biasanya membentak dengan mengatakan tidak ada karcis atau lansung pergi tanpa menghiraukan pemilik kendaraan.
Pola kedua ini juga di praktekkan di fasilitas-fasilitas negara lainnya seperti puskesmas dan rumah sakit. Para juru parkir ogah memberikan karcis kepada pengguna jasa parkiran.
Padahal kalau bisnis perparkiran ini dikelola dengan baik oleh pemerintah, lumayan untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolitoli yang dikeluhkan selalu defisit.
Kelihatannya memang tidak seberapa, tapi minimal ada sumber uang segar baru untuk tambah-tambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rasanya juga akan lebih bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak jika uang itu masuk ke kas negara daripada masuk ke kantong segelintir orang.